Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung penuh pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perlindungan Anak Tahun 2025 yang digelar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Inisiatif ini sejalan dengan salah satu dari 18 program unggulan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yakni Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, secara resmi melepas mahasiswa KKN Tematik di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 19 Juni 2025. Ia mewakili Gubernur. Firsada menegaskan, program KKN Tematik ini menandakan pembangunan di Lampung tak hanya berorientasi fisik dan infrastruktur, melainkan juga pada aspek sosial dan perlindungan hak-hak dasar, terutama anak-anak.
Firsada menyoroti tingginya persoalan kekerasan terhadap anak di Lampung. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA) mencatat, sepanjang tahun 2024, terjadi 698 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, 130 korban adalah laki-laki dan 568 perempuan.
“Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada air mata. Ada trauma. Ada anak-anak yang kehilangan senyumnya,” kata Firsada melalui pernyataan persnya, Kamis (19/6/2025).
Sebagai respons, Pemprov Lampung menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam program pembangunan sosial.
“KKN Tematik ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi, inovasi dan kepedulian kita terhadap anak-anak yang merupakan masa depan bangsa. Program ini adalah jembatan antara ilmu pengetahuan di kampus dan realita yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan,” tambahnya.
Firsada memandang KKN Tematik ini sebagai gerakan kolektif untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran hak anak di masyarakat akar rumput. Ia menyadari, intervensi tak selalu bisa top-down, sehingga partisipasi masyarakat dan generasi muda sangat diperlukan.
“Misi KKN Tematik ini adalah mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan pola asuh yang membangun dan pola asuh yang merusak. Dan melindungi anak-anak kita dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan berbasis digital yang makin mengintai,” jelas Firsada.
Mahasiswa diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat agenda perlindungan anak.
“Ini panggilan nurani. Kalian akan masuk ke desa-desa/kelurahan, bertemu dengan anak-anak yang mungkin belum tahu apa itu hak, belum pernah mendengar kata ‘perlindungan,’ tapi mereka tahu apa itu rasa takut, tahu apa itu luka batin,” pesannya.
Menurut Firsada, keberhasilan perlindungan anak tak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah semata. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi adalah kunci utama.
“Ciptakan program yang kreatif, interaktif, dan menyentuh karena edukasi yang berhasil adalah yang mengubah sikap, bukan hanya memberi tahu,” imbuhnya.
Pemprov Lampung juga berkomitmen mendorong keberlanjutan program sejenis di masa mendatang untuk membentuk ekosistem ramah anak.
“Program ini adalah langkah awal. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Saya ingin kegiatan seperti ini terus berlanjut, berkesinambungan, dan menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah Lampung,” tutup Firsada, mengapresiasi dedikasi mahasiswa yang akan menjadi “cahaya harapan”. (Luki)
