Pramoedya.id: Baru beberapa bulan menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto sudah melontarkan wacana besar: menghapus sistem kuota impor.
Alasannya untuk membasmi rente alias keuntungan besar yang selama ini dinikmati oleh segelintir orang karena kedekatannya dengan kekuasaan, bukan karena kerja atau kemampuan bersaing.
Wacana ini terdengar seperti angin segar. Sudah lama publik muak dengan permainan izin impor yang sering kali jadi lahan basah bagi oknum tertentu.
Kita tentu masih ingat kasus suap kuota impor daging sapi yang menyeret Presiden PKS kala itu, Luthfi Hasan Ishaaq, ke penjara. Tapi pertanyaannya: apakah dengan menghapus kuota, persoalan selesai?
Sayangnya, masalahnya tidak sesederhana itu.
Sistem kuota memang membuka celah bagi permainan rente. Tapi jika kuota dicabut begitu saja tanpa sistem pengganti, pasar bisa menjadi bebas sebebas-bebasnya, dan itu justru bisa membawa masalah baru. Terutama bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Lihat saja contoh bawang putih. Menurut data Badan Pusat Statistik hingga Oktober 2024, Indonesia sudah mengimpor sekitar 402 ribu ton bawang putih. Sementara itu, produksi dalam negeri pada tahun yang sama diperkirakan hanya sekitar 22 ribu ton. Artinya, lebih dari 90 persen kebutuhan nasional masih bergantung pada impor. Kalau kuota dicabut, bawang dari luar bisa masuk tanpa batas. Harganya lebih murah, dan petani lokal tak akan sanggup bersaing. Lama-lama bisa gulung tikar.
Risiko serupa juga mengintai industri lain, seperti tekstil. Asosiasi Pertekstilan Indonesia bahkan memprediksi 70 persen pelaku industri bisa memilih berhenti produksi dan beralih menjadi pedagang barang impor.
Lebih untung menjual produk luar negeri ketimbang bertahan dengan biaya produksi yang tinggi dan daya beli masyarakat yang lemah. Kalau ini terjadi, jutaan buruh terancam kehilangan pekerjaan.
Pemerintah memang bilang tetap ingin melindungi produksi dalam negeri. Tapi tanpa kebijakan pendukung seperti subsidi, pengendalian harga, dan regulasi impor yang adil, pernyataan itu bisa jadi hanya basa-basi.
Apalagi, sama-sama kita tahu, dalam pasar yang benar-benar bebas, yang menang adalah mereka yang punya modal besar dan jaringan kuat, bukan petani kecil atau pelaku industri lokal yang terseok-seok.
Yang membuat wacana ini terasa janggal itu lantaran datang dari Presiden yang selama kampanye berulang kali menyerukan swasembada dan kemandirian ekonomi. Prabowo ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Tapi yang akan diambil justru berpotensi melemahkan fondasi kemandirian itu.
Kalau benar ingin membasmi mafia impor, caranya bukan dengan menghapus kuota secara total. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem: buat proses izin impor lebih transparan, awasi distribusinya dengan ketat, dan pastikan jatah impor tidak hanya dinikmati oleh mereka yang punya “jalur dalam”.
Jika tidak hati-hati, kebijakan ini bisa berubah arah. Dari niat awal membasmi rente, malah membuka pintu lebar bagi para pemain besar untuk menguasai pasar tanpa kendali. Bukan mafia yang tumbang, tapi petani dan buruh kecil yang justru jadi korban. (*)
