Pramoedya.id: Rahmat Mirzani Djausal (RMD) tak ingin lagi melihat penanganan konflik gajah di Lampung Timur hanya berakhir sebagai pemadam kebakaran. Saban tahun, gajah masuk ladang, warga berjaga dengan obor, dan petugas datang hanya untuk menghalau kembali kawanan satwa itu ke dalam rimba.
“Kita tidak bisa terus-menerus memadamkan api yang sama. Masyarakat sudah terlalu lelah dengan rasa cemas yang berulang,” kata Gubernur Lampung, melalui pernyataan persnya, Selasa (20/1/2025).
Kegalauan RMD itu kini mulai menemukan muara. Ia bergerak melobi Jakarta, membawa kegelisahan warga penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) langsung ke hadapan Presiden. Hasilnya, sebuah komitmen negara didapat: membangun pembatas permanen yang bukan sekadar pagar darurat. Presiden melihat, Beber RMD, ada beban psikologis dan ekonomi yang sudah di ambang batas bagi petani yang ladangnya lumat dalam semalam.
Secara historis, jelas RMD, perbatasan Way Kambas adalah garis depan sengketa ruang antara perut manusia dan habitat gajah. Di wilayah seperti Way Jepara, malam hari adalah waktu yang panjang bagi petani. Mereka harus bertaruh nyawa di tengah kegelapan demi mempertahankan sisa panen jagung atau singkong yang modalnya kerap didapat dari pinjaman. Rahmat Mirzani sadar, jika negara tak hadir dengan solusi struktural, konflik ini akan menjadi bom waktu bagi kelestarian satwa dan keselamatan warga.
Langkah konkret pun diambil. Pemerintah Provinsi Lampung telah melayangkan proposal senilai Rp105 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
“Proposalnya sudah masuk ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Target kami, konstruksinya bisa mulai dikebut tahun ini,” tambah RMD. Uang sebesar itu bakal dikonversi menjadi tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer dan sistem pagar yang lebih canggih di titik-titik paling rawan.
Rencana ini tak dibuat asal jadi. RMD menjelaskan bahwa desain mitigasi dibuat secara presisi, memadukan tanggul fisik dengan pagar kejut listrik atau kawat sesuai dengan topografi tiap segmen hutan. Ia ingin infrastruktur ini menjadi pembatas yang adil, menjaga gajah tetap di habitat aslinya namun tetap memberikan jaminan keamanan bagi warga di luar kawasan.
“Intinya adalah perlindungan yang seimbang. Kita lindungi rakyatnya, tapi jangan sampai mengorbankan kelestarian satwa kebanggaan Lampung,” tegasnya,
Bagi RMD, proyek ini adalah pertaruhan untuk mengubah wajah konservasi di Indonesia. Ia optimistis, jika benteng permanen ini berdiri, Way Kambas tak lagi dikenal sebagai episentrum konflik, melainkan menjadi laboratorium nasional bagi konservasi modern yang berpihak pada rakyat.
“Mohon untuk selalu didukung agar konflik gajah dan manusia dapat segera diselesaikan,” tutupnya. (*)
