Pramoedya.id: Dewan Rakyat Lampung (DRL) akan menggelar Kongres ke XII pada Senin (29/6/2026) di Sekretariat DPD Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Lampung. Kongres ini juga dibarengi dialog bertajuk “Ngupi Pay Jejama Wamenham Mugiyanto: Dari Dialog ke Aksi”.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB itu akan menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI, Mugiyanto. Forum tersebut mengusung tema Penguatan Kemajuan HAM yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan di Lampung.
Pendiri DRL, Penta Peturun, mengatakan kongres tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan masyarakat sipil dengan pemerintah dalam membahas berbagai persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Provinsi Lampung.
“Ini bukan sekadar pertemuan organisasi. Kongres ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan gagasan, memperkuat gerakan rakyat, sekaligus membangun dialog yang produktif dengan pemerintah terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Penta.
Penta yang kini juga menjabat sebagai Ketua Ikadin Lampung menjelaskan, sekitar 1.000 anggota DRL dari berbagai posko di seluruh Lampung dipastikan hadir dalam agenda tersebut.
Menurutnya, kehadiran anggota dari berbagai daerah menunjukkan semakin kuatnya semangat persatuan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal isu-isu keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia.
“Kami mengundang anggota dari seluruh posko DRL di Lampung. Kongres ini menjadi titik temu seluruh kekuatan rakyat untuk memperkuat solidaritas, menyusun langkah bersama, dan memastikan suara masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah,” ujarnya.
Selain mendengarkan paparan dari Wamenham Mugiyanto, kongres juga akan menjadi wadah diskusi berbagai persoalan sosial, hukum, dan HAM yang berkembang di Lampung. Hasil pertemuan tersebut nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang dapat diperjuangkan bersama.
Penta berharap Kongres Akbar DRL dapat menjadi tonggak penguatan gerakan rakyat yang berpijak pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.
“Semangat kami tetap sama, rakyat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Karena itu, dari dialog harus lahir aksi nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.(*)
