Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya mempercepat pembangunan Sport Center untuk mendukung kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032 bersama Banten.
“Pemerintah Provinsi Lampung bersama PTPN I Regional 7 dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung terus berkoordinasi dalam mempercepat proses penyediaan lahan untuk pembangunan Lampung Sport Center,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian mendukung kesiapan Lampung menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032 bersama Banten.
“Percepatan pembangunan ini dilakukan guna memenuhi target penyelenggaraan PON ini penting sekali,” katanya.
Dia menegaskan, proses penyediaan lahan saat ini terus berjalan dengan dukungan PTPN I Regional 7 maupun Kementerian ATR/BPN.
“Sinergi ini menjadi kunci utama agar tahapan pembangunan dapat segera direalisasikan dalam rangka mengejar persiapan PON. Ini menjadi energi positif bagi kita semua untuk mempercepat pembangunan Sport Center. Oleh karena itu, proses kebutuhan lahan Sport Center dan sebagai tempat pelaksanaan PON segera dituntaskan,” ucap dia.
Menurut dia, penyelesaian status lahan penting dilakukan terlebih dahulu, sebab nantinya akan dituangkan melalui penandatanganan MoU.
“Kami berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan bisa dimulai demi mendukung kesiapan PON. Pembangunan Sport Center akan dibantu oleh pemerintah pusat, untuk itu kami mendorong agar status lahan ini bisa segera clear and clean. Kita harus semangat karena Lampung menghadapi lompatan besar sebagai tuan rumah PON,” tambahnya.
Dia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan Lampung sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.
Seperti diketahui, Lampung Sport Center akan dibangun di atas lahan seluas 170 hektare yang berlokasi di dekat pintu keluar tol Kota Baru Lampung Selatan.
Lahan tersebut merupakan aset milik PTPN I Regional 7, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan permohonan pelepasan aset melalui mekanisme pengadaan tanah dengan skema ganti rugi. (*)
