Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus angka 24,62%.
Capaian ini bukan hanya melampaui rata-rata nasional, tetapi juga menjadi yang tertinggi bagi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.
Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun, dengan akselerasi fiskal yang masif selama Maret hingga April, pendapatan Lampung melonjak lebih dari 21 poin persentase, sementara belanja daerah naik hampir 19 poin.
Dr. Saring Suhendro, akademisi dan peneliti keuangan publik dari Universitas Lampung sekaligus pengurus ISEI Lampung, menyebut capaian ini sebagai bentuk fiscal shock response yang tepat.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan semata eksekusi cepat, tapi juga keberanian untuk berbenah secara sistematis,” kata Dr. Saring, Senin (12/5/2025).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menanggapi kritik dari pemerintah pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis:
1. Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan di lapangan;
2. Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan keuangan daerah;
3. Memastikan efisiensi perputaran kas agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian, bahwa belanja pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi. Lampung menjawab tantangan tersebut lewat kerja nyata.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan berani memperbaiki,” lanjut Dr. Saring. Ia menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.
Kini, Lampung tak lagi di barisan belakang. Justru menjadi salah satu contoh nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal yang adaptif.(*)
