Lampung Kunci Ketahanan Pangan, Tapi Masih Perlu Mesin dan Pajak yang Adil

- Editor

Rabu, 28 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan,

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan,

Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan perannya sebagai lumbung pangan nasional dalam diskusi publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”. Acara ini digelar dalam rangka HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/5/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa swasembada beras menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia optimistis Indonesia tak perlu lagi mengimpor beras pada tahun depan.

“Stok beras kita 3,9 juta ton, sementara tahun lalu kita impor 3,8 juta ton,” kata Zulkifli.

Ia menambahkan, pemerintah berupaya menyederhanakan birokrasi serta menjaga harga gabah yang menguntungkan bagi petani. Harga pembelian gabah kering panen disepakati Rp6.500 per kilogram.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, memaparkan kekuatan produksi pertanian Lampung. Produksi padi mencapai 2,79 juta ton per tahun, jagung 2,78 juta ton, dan ubi kayu 7,9 juta ton—menjadikan Lampung produsen terbesar ubi kayu nasional dan ketiga jagung.

Namun Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyoroti sejumlah tantangan. Salah satunya mesin penggilingan padi yang sudah tua dan hanya menghasilkan 60 persen beras dari 100 kilogram gabah. “Mesin tua ini harus segera diganti, tapi petani dan pengusaha perlu dukungan kredit lunak,” ujarnya.

Ia juga mengangkat isu kontribusi Lampung terhadap PDB nasional yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan daerah. Banyak perusahaan BUMN dan swasta yang beroperasi di Lampung, tapi membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 di Jakarta.

“Ini harus jadi perhatian agar pendapatan daerah bisa meningkat,” tegasnya. (Rilis)

Berita Terkait

Dugaan Pengemplangan Pajak SGC dan Kasus CSR BI, Tiga Aliansi Lampung Bakal Demo Lagi di Jakarta
Pemprov Lampung Bahas Pengendalian Inflasi dan Program Prioritas Presiden
Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP
LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS
Panitia Nasional Tinjau Pelaksanaan UM-PTKIN di UIN Raden Intan Lampung
Disdik Balam Memilih Pasif atas Putusan MK Soal Pendidikan Gratis
Pemkot Bagikan Kompor Gas Gratis, Dorong Efisiensi UMKM
Dua Nama Tercatat Bakal ‘Adu Ilmu’ Rebut KONI Lampung

Berita Terkait

Senin, 16 Juni 2025 - 14:24 WIB

Dugaan Pengemplangan Pajak SGC dan Kasus CSR BI, Tiga Aliansi Lampung Bakal Demo Lagi di Jakarta

Senin, 16 Juni 2025 - 12:40 WIB

Pemprov Lampung Bahas Pengendalian Inflasi dan Program Prioritas Presiden

Minggu, 15 Juni 2025 - 17:19 WIB

Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP

Minggu, 15 Juni 2025 - 17:05 WIB

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Sabtu, 14 Juni 2025 - 18:45 WIB

Panitia Nasional Tinjau Pelaksanaan UM-PTKIN di UIN Raden Intan Lampung

Berita Terbaru

Foto: ilustrasi

Perspektif

Ponten Siluman dan Rapor Merah Pendidikan

Senin, 16 Jun 2025 - 21:08 WIB

Politik dan Pemerintahan

Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:19 WIB

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Hukum dan Kriminal

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:05 WIB