Pramoedya.id: Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIK) UIN Raden Intan Lampung menyambangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung pada Senin (23/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan mengawal tuntutan aksi massa terkait nasib siswa SMA Siger Bandar Lampung yang statusnya tidak legal.
Dalam audiensi tersebut, rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Fokus utama diskusi adalah mencari solusi konkret atas penolakan izin operasional SMA Siger yang diterbitkan pada (3/2/2026) lalu, yang berdampak pada ketidakpastian status pendidikan para siswanya.
Thomas Amirico menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk menyelamatkan hak belajar siswa. Ia menginstruksikan agar para siswa segera dipindahkan ke sekolah swasta lain yang memiliki legalitas resmi. Hal ini dilakukan demi menjamin integrasi data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan penerbitan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
“Proses penyelesaian sudah berjalan. Hasil diskusi kami, InsyaAllah sebelum penerimaan siswa baru, siswa-siswi SMA Siger sudah harus dipindahkan ke sekolah yang memiliki kelayakan, baik secara administrasi maupun operasional pembelajaran. Kami pasti akan bantu itu,” ujar Thomas saat memberikan penjelasan di kantornya, Selasa (24/2/2026).
Ketua DEMA FDIK UIN Raden Intan Lampung, Muhammad Iman Ibrohim, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi di lapangan. Menurut dia, bukan hanya siswa yang terancam masa depannya, namun para guru juga belum mendapatkan jaminan hak yang jelas.
Ia menyebut timnya telah turun langsung berdialog dengan wali murid dan siswa untuk menyerap keresahan yang terjadi.
“Kami paham kondisi kawan-kawan di sana. Mereka menaruh harapan besar kepada mahasiswa. Kami berkomitmen membantu penyelesaian polemik ini karena sejak awal kami sudah mengkaji dan berdiskusi panjang mengenai isu pendidikan di SMA Siger,” kata dia.
Selain persoalan SMA Siger, pertemuan tersebut juga membahas realitas pendidikan di Lampung secara luas. Disdikbud memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dioptimalkan, salah satunya adalah rencana penghapusan uang komite. Program ini dibidik untuk membantu siswa menengah yang membutuhkan bantuan dalam proses pembelajaran.
Iman, yang akrab disapa Boim, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk penguatan sinergi antara kampus, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang demokratis dan berpihak pada rakyat.
“Kami akan terus berkomitmen berjuang dan menjaga nilai-nilai pengetahuan bersama para pelajar. Mereka kelak harus duduk di bangku mahasiswa dan mendapatkan hak yang sama sebagai anak bangsa. Secara kolektif, nilai pengetahuan berbasis kesadaran sosial harus kita realisasikan,” tutur Boim. (*)
