Aliansi LSM Ultimatum ATR/BPN

- Editor

Minggu, 20 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pramoedya.id: Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lampung melayangkan ultimatum keras kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT) menuntut transparansi data Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC).

Ultimatum ini menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR, Selasa (15/7/2025). Dalam rapat itu disepakati, data verifikasi lahan HGU SGC harus rampung dan dibuka transparan dalam dua minggu ke depan, pada rapat lanjutan DPR RI.

Aliansi LSM Lampung juga mendesak agar Kementerian ATR/BPN menghadirkan pihak PT SGC ke DPR RI.

Tujuannya, memberi penjelasan terbuka soal status dan luas lahan HGU yang mereka kuasai. Kejujuran perusahaan menjadi kunci langkah selanjutnya.

“Kami beri batas waktu dua minggu! Kalau data verifikasi tidak rampung dan pihak SGC tidak dihadirkan di DPR, kami pastikan akan kembali turun aksi dengan kekuatan yang lebih besar dan mengepung Kementerian ATR/BPN,” kata Indra Musta’in, Ketua LSM AKAR Lampung, Minggu (20/7/2025).

Indra Musta’in juga menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi pemerintah dan korporasi untuk bermain-main dalam isu agraria.

“Rakyat butuh keadilan. Kami akan bongkar semua kalau tidak ada tindakan nyata. SGC harus datang langsung ke DPR RI, tidak bisa lagi bersembunyi di balik lembaga negara,” tegasnya.

Ketua LSM PEMATANK, Suadi Romli, menilai ini momentum penting membongkar praktik manipulasi lahan berskala besar.

“Kalau negara tak bisa menegakkan keadilan, kami akan turun sendiri. Tidak ada alasan lagi. Data harus dibuka, dan penguasaan lahan ilegal harus diusut tuntas,” tegas Suadi.

Aliansi Tiga LSM Lampung menegaskan, jika ultimatum tak digubris, aksi besar-besaran akan kembali mereka gelar di Jakarta, mengepung kantor pusat Kementerian ATR/BPN. Konsolidasi nasional juga siap mereka bangun untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Dua minggu adalah cukup. Jika masih ada alasan, maka kami anggap negara sudah tidak berpihak pada rakyat. Jangan salahkan jika kantor pusat ATR/BPN kami kepung dalam jumlah yang jauh lebih besar,” tandas Ketua LSM KERAMAT Sudirman. (Rilis)

Berita Terkait

Gubernur Lampung: UIN Raden Intan Motor Peradaban Daerah
Gubernur Lampung Hibahkan Lahan 50 Hektar ke UIN Raden Intan Lampung
BRI Perkuat Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Ekonomi Lokal
356 Dosen Siap Tingkatkan Kompetensi Melalui Short Course di UIN RIL
Lampung Siapkan Perda Anti LGBT
Pandu nahkodai PMII Buya Hamka
Wan Jamaluddin Kukuhkan Guru PAI, Dorong Trilogi Kerukunan Jilid II
Rektor Kukuhkan 298 Guru Profesional PPG PAI

Berita Terkait

Selasa, 22 Juli 2025 - 21:23 WIB

Gubernur Lampung: UIN Raden Intan Motor Peradaban Daerah

Selasa, 22 Juli 2025 - 21:15 WIB

Gubernur Lampung Hibahkan Lahan 50 Hektar ke UIN Raden Intan Lampung

Selasa, 22 Juli 2025 - 15:21 WIB

BRI Perkuat Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Ekonomi Lokal

Senin, 21 Juli 2025 - 21:16 WIB

356 Dosen Siap Tingkatkan Kompetensi Melalui Short Course di UIN RIL

Minggu, 20 Juli 2025 - 20:06 WIB

Aliansi LSM Ultimatum ATR/BPN

Berita Terbaru

Foto: Ilustrasi

Perspektif

Perselingkuhan Pemda Lamteng: Janji Pahit di Tengah Kebun Tebu

Rabu, 23 Jul 2025 - 11:26 WIB

Pendidikan

Gubernur Lampung: UIN Raden Intan Motor Peradaban Daerah

Selasa, 22 Jul 2025 - 21:23 WIB

Lampung

BRI Perkuat Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Ekonomi Lokal

Selasa, 22 Jul 2025 - 15:21 WIB