Komisi V Sebut SPMB 2025 Sarat Celah

- Editor

Selasa, 24 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo. Sumber| Ist

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo. Sumber| Ist

DPRD Lampung soroti dugaan manipulasi afirmasi dan zonasi; sebut 83 persen siswa di sekolah unggulan tak penuhi nilai minimum.

Pramoedya.id: Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyoroti maraknya dugaan manipulasi jalur afirmasi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Anggota Komisi V, Deni Ribowo, menyebut penyalahgunaan data ekonomi keluarga dan domisili menjadi celah yang kerap dimanfaatkan untuk meloloskan siswa yang tidak berhak.

“Verifikasi jalur afirmasi harus benar-benar ketat dan menyeluruh. Kita tidak ingin siswa dari keluarga tidak mampu malah tersingkir karena ada yang memanipulasi data,” ujar Deni, Selasa (24/6/2025).

Ia juga mengkritisi praktik mutasi domisili yang digunakan secara tidak sah untuk mengakali sistem zonasi. Menurutnya, jika dibiarkan, situasi ini hanya akan memperlebar ketimpangan akses pendidikan di Lampung.

Atas kondisi tersebut, Deni mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung untuk memperketat pengawasan dan menjalankan SPMB sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Transparansi dan keadilan, kata dia, harus menjadi prinsip utama dalam proses seleksi.

“Jangan sampai siswa yang layak malah gagal masuk karena sistemnya bisa dimanipulasi. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.

Deni juga mengangkat temuan tahun lalu di sekolah unggulan, di mana 83 persen siswa yang diterima tidak memenuhi standar nilai minimum. Menurutnya, angka itu jadi sinyal bahwa proses seleksi berjalan tanpa kendali mutu yang jelas.

“Kalau terus dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk. Dinas harus berani memberi sanksi kepada sekolah yang terbukti melanggar aturan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia menambahkan, sistem seleksi yang adil dan objektif adalah pondasi penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. Jika tata kelola SPMB diperbaiki, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung bukan hal mustahil.

“Negara punya tanggung jawab untuk memastikan semua anak punya kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Pendidikan adalah kunci,” pungkasnya.(*)

Berita Terkait

Tiga Karateka Putri Bandar Lampung Batal Tampil di Porprov 2026, Diduga Diintimidasi Pelatih
Laut Tercemar Limbah, Mahasiswa Demonstrasi di Pertamina dan KLH
Dugaan Penyadapan Ilegal, Mahasiswa UIN RIL Soroti Ancaman terhadap Kebebasan Sipil
Dua Tahun Beruntun, Harian Kandidat Raih Bronze Winner SPS Awards 2026
Kampus Bersaing di Campus League Taekwondo Lampung
Pekerja Tewas akibat Forklift, Khoir Desak Pengawasan K3 Diperketat
Tumbuh 5,29 Persen, Ekonomi Lampung Tertinggi Kedua di Sumatera Meski Dibayangi El Nino
81 Pendaftar Berebut Kursi Komisi Informasi Lampung, Timsel Mulai Verifikasi Berkas
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 15:04 WIB

Tiga Karateka Putri Bandar Lampung Batal Tampil di Porprov 2026, Diduga Diintimidasi Pelatih

Rabu, 11 November 2026 - 23:59 WIB

Laut Tercemar Limbah, Mahasiswa Demonstrasi di Pertamina dan KLH

Sabtu, 7 November 2026 - 14:03 WIB

Dua Tahun Beruntun, Harian Kandidat Raih Bronze Winner SPS Awards 2026

Jumat, 6 November 2026 - 20:34 WIB

Kampus Bersaing di Campus League Taekwondo Lampung

Jumat, 6 November 2026 - 19:16 WIB

Pekerja Tewas akibat Forklift, Khoir Desak Pengawasan K3 Diperketat

Berita Terbaru

Barito Selatan

PDIP Barito Selatan Gelar Kerja Bakti Massal di Dua Pasar Buntok  

Sabtu, 14 Nov 2026 - 13:13 WIB