Saya rasa sudah saatnya Presiden Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri untuk meninjau kembali kebijakan dan narasi terkait isu Palestina. Di tengah konflik yang terus menderita warga Gaza, kita tahu bahwa banyak negara Eropa bahkan Amerika yang mulai menaruh simpati dan mendukung kebebasan tanah Palestina, menyuarakan keprihatinan atas genosida yang dilakukan oleh Israel.
Pramoedya.id: Jika kita menengok lebih jauh, kita akan menemukan bahwa mayoritas rakyat Indonesia sebenarnya memiliki rasa solidaritas yang serupa—yaitu mendukung perjuangan Palestina. Namun, apa yang terjadi di level pemerintahan Indonesia justru tampak kebingungannya: kebijakan luar negeri yang tidak jelas arah dan tujuannya. Kini, bukannya ada gebrakan nyata yang berani memperjuangkan Palestina, kita malah mendengar niat yang lebih mirip sebuah mimpi buruk: rencana untuk mengevakuasi ribuan warga Gaza ke Indonesia.
Tentu saja, dalam pandangan Prabowo, kebijakan ini disebut sebagai sebuah “langkah kemanusiaan”. Sebuah niat mulia yang disampaikan dengan gegap gempita, seolah-olah memberikan solusi bagi penderitaan yang tak kunjung reda. Namun bagi sebagian besar kita yang masih memiliki ingatan sejarah dan sedikit memahami seluk-beluk geopolitik, tindakan ini lebih terasa seperti omon-omon yang mengkhawatirkan—sebuah reaksi emosional yang tidak berakar pada pemahaman mendalam, apalagi solusi jangka panjang.
Alih-alih membantu Palestina, kebijakan ini justru bisa menambah masalah baru yang lebih besar. Apakah langkah ini benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat Palestina, atau hanya sebuah gimmick untuk menyelamatkan citra internasional?
Mari kita ingat sebentar: Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944, setahun sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini disebarluaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina, melalui radio di Berlin, Jerman. Palestina menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, bahkan sebelum negara-negara Arab lainnya.
Pengakuan ini merupakan respons atas janji Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada 6 September 1944. Singkatnya, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dukungan Palestina terhadap Indonesia tidak hanya berupa pengakuan, tetapi juga bantuan konkret, seperti donasi dari saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Thahir, untuk memenangkan perjuangan Indonesia.
Ketika dunia belum sepenuhnya percaya pada republik muda yang baru bangkit dari penjajahan, Palestina berdiri paling depan. Sekarang, balasan kita adalah: “Mari tinggalkan tanahmu, tinggal di sini saja sementara.”
Kebijakan ini bukan hanya soal empati—yang sayangnya sering digunakan sebagai tameng moral untuk keputusan sembrono. Ini soal hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka. Seperti yang dikatakan oleh Edward Said, seorang intelektual Palestina yang juga kritikus tajam terhadap politik internasional: “Kita tidak berbicara tentang tempat baru. Kita berbicara tentang kembali ke tempat yang sudah lama menjadi milik kita.”
Evakuasi massal, meski disebut “sementara”, berpotensi jadi legitimasi pengusiran sistematis yang dilakukan Israel. Bahkan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah sudah menyadari bahaya itu. Tapi Prabowo, entah lupa atau tak paham, tetap jalan dengan narasi bak penyelamat dunia.
Barangkali, di benaknya, ini cara cepat menghapus dosa masa lalu: dari kisah pelanggaran HAM hingga luka di masa Orde Baru. Tapi sejarah tidak bisa dihapus dengan narasi evakuasi.
Apa yang dibutuhkan Palestina bukan tempat baru, tapi tanah lama yang bisa mereka tempati lagi. Apa yang dibutuhkan Indonesia bukan pertunjukan moral, tapi pemimpin yang paham bahwa sejarah bukan dekorasi kampanye luar negeri.(*)
